suarakarsa.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi pusat pemerintahan politik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada penutupan retret di Magelang pada 27 Oktober 2024 dan dikuatkan kembali oleh Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024).
“Presiden menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan IKN dapat menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY.
Saat ini, infrastruktur dasar untuk mendukung ekosistem pemerintahan di IKN hampir selesai, termasuk empat Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang mengusung konsep shared office. Gedung-gedung untuk aktivitas legislatif dan yudikatif masih dalam tahap detail engineering design (DED). AHY menekankan bahwa pembangunan gedung dan fasilitas pendukung untuk legislatif dan yudikatif harus diprioritaskan, termasuk perumahan bagi ASN.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, melaporkan bahwa progres fisik empat gedung Kantor Kemenko telah mencapai rata-rata di atas 60 persen. Rinciannya adalah Gedung Kemenko 1 (85,5%), Gedung Kemenko 2 (61,2%), Gedung Kemenko 3 (85,4%), dan Gedung Kemenko 4 (92,1%).
Gedung Kemenko 1, 3, dan 4 telah teraliri listrik dari Gardu Induk PLN, sementara Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi. Beberapa fasilitas publik, seperti kafe, minimarket, dan layanan kesehatan, juga sudah tersedia di Gedung Kemenko 1.
