MALUT – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menilai pemerintah setengah hati dalam menyikapi masalah lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.
Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintah yang tidak serius baik secara konsepsional maupun penerapannya di lapangan.
“Kita tahu hampir semua sektor oleh pelakunya memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar dan lagi-lagi sektor industri ekstraktif paling terdampak kerusakan lingkungan dan hutan. Tapi sayang pemerintah tidak mampu membuat benang merah diantara kepentingan lingkungan hidup dan sumber daya alam utamanya pada pengelolaan SDA disektor pertambangan.”Kata Ketua Komisi Agraria, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam PB HMI MPO, Alialudin Hamzah melalui akun Instagram, Jumat, 15/03/2024
Saat di konfirmasi Ali menambahkan pemerintah lebih mengedepankan investasi untuk mengejar keuntungan atas pengelolaan sumber daya alam dibandingkan investasi pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan dan keberlangsungan masyarakat sekitar industri sumber daya alam.
“Terbukti masyarakat sekitar industri pengelolaan sumber daya alam menderita di negeri sendiri terdampak kemiskinan, gangguan kesehatan, selanjutnya kurangnya dukungan anggaran pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah hal itu diperburuk oleh pihak swasta yang mengelola potensi SDA ugal-ugalan tanpa dukungan anggaran dan sikap yang konsisten terhadap pengelolaan lingkungan hidup diperparah dengan pola pengawasan pemerintah yang kacau terhadap kinerja swasta maupun BUMN.” Tambah Ali dalam catatannya
Ali menjelaskan pendanaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia melalui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dibawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saat ini cenderung didapat dari sumbangsi mandiri dari negara negara luar yang bukan berasal dari investasi, APBD maupun APBN.
Demikian menurut Ali terkesan meminta minta padahal pendapatan negara dari pengelolaan mineral maupun migas sangatlah bombastis.
“Hanya itu yang kita andalkan sekarang. Kan aneh, menteri LHK RI berkoar-koar soal pemulihan lingkungan hidup tetapi anggaranya gak ada baik dari Investasi, APBN maupun APBD. Menurut saya anggaran donasi untuk pendanaan lingkungan yang masuk di BPDLH itu patut dipertanyakan penggunaannya, apakah sudah efektif, efesien dan tepat sasaran? Sebab sejauh ini kerusakan lingkungan meningkat dimana mana. perlu untuk di ukur dan audit. Kader HMI perlu turun tangan atas masalah ini.” Jelas Ali
Dijelaskannya kalau pemerintah serius mestinya pemerintah menegaskan bahwa setiap investasi baik berasal dari modal dalam negeri maupun luar negeri, BUMN maupun Swasta wajib dari awal untuk menginvestasikan sebagian dananya untuk pemulihan lingkungan hidup dan kehutanan.
“Artinya sebelum memulai tahapan investasi atau eksploitasi harusnya sudah ada investasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup sebelum memulai kegiatan pengelolaan SDA.” Ujarnya
Namun jelas Ali Pemerintah tidak mendorong itu dan cenderung membiarkan pihak pelaku usaha untuk bekerja mandiri atas kerusakan lingkungan hidup dan faktanya para investor itu takut rugi menyediakan anggaran pengelolaan lingkungan.
“Selanjutnya diperburuk oleh kebijakan anggaran pemerintah yang sangat minim terhadap pendanaan lingkungan hidup, sehingga menjadi suatu niscaya kerusakan lingkungan dan hutan semakin masif seperti yang terjadi sekarang ini.” Jelasnya
