JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO menilai Festival Like 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang menyentuh akar masalah dalam tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia dan terkesan sekadar kegiatan seremonial.
Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) itu harusnya menekankan langkah-langkah koreksi yang subtansial pada kinerja lintas kementerian yang berkaitan dengan kerja-kerja KLHK sebagaimana merupakan bagian dari sumber masalah yang sedang dihadapi sekarang ini.
“Mestinya KLHK dalam agenda itu menekankan masalah mendasar seperti masalah tumpah tindih kewenangan dan regulasi antar kementerian terkait urusan kehutanan dan lingkungan hidup yang masih menganga, selanjutnya menghambat agenda kehutanan dan lingkungan hidup selama ini.” Kata Ketua Komisi Agraria, PASDA dan Mineral PB HMI MPO, Ali Aludin Hamzah di Jakarta, 19/09/2023
Tak hanya itu, Ali mengatakan pentingnya KLHK dalam festival itu juga mengkampanyekan masalah tumpang tindih penguasaan lahan dan perizinan sebagai bagian dari materi koreksi kebijakan KLHK.
Sebab tambah Ali sektor kehutanan dan lingkungan hidup selama ini masih terdampak oleh kebijakan disektor pertambangan dan perkebunan sehingga melahirkan ketidakpastian penguasaan lahan dan perizinan.
“Data menunjukan ada 44% daratan Indonesia telah diberikan untuk sekitar 8.588 IUP dimana sekitar 50% IUP masuk dalam kategori ilegal. KESDM juga pernah mencatat pertambangan ilegal tahun 2021 sebanyak 2.700, serupa juga diungkap oleh BPK tentang pertambangan ilegal yang masuk di kawasan hutan alias tanpa izin seluas 842.193 Hektar. Pada sektor perkebunan, kelapa sawit paling terdampak aktifitas ilegal yang menabrak kawasan hutan yakni seluas 2,9 juta hektar, ” Jelas Ali
Dijelaskannya ketidakpastian-ketidakpastian itu menunjukan lemahnya komitmen pemerintah dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap praktek pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana. “mengsinyalirkan pembiaran terhadap praktek-praktek ilegal hingga korupsi SDA. Harusnya KLHK dalam momentum itu menginisiasi perbaikan pada masalah-masalah pokok itu, diantaranya terkait kewenangannya dalam penerbitan IPPKH ekplorasi maupun eksploitasi.” Ujar Ali
Lebih lanjut PB HMI secara kelembagaan, ungkap Ali telah mengirim surat somasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kamis lalu, sebagai upaya koreksi menyeluruh PB HMI terhadap kinerja KLHK kaitannya dalam kebijakan kehutanan dan lingkungan hidup.
“Terdapat temuan-temuan yang menuai kejanggalan baik indikasi pelanggaran administratif maupun pidana yang melibatkan oknum KLHK, sehingga perlu Menteri LHK melakukan klarifikasi atasnya. Kami berharap Menteri LHK agar bersikap kooperatif, transparan dan tanggungjawab.” Tutupnya
Diketahui Festival LIKE adalah ajang untuk mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan, serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Kegiatan itu berlangsung sejak tanggal 16 – 18 September 2023.
