JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman meminta Presiden Jokowi netral di Pilpres 2024. Sohibul Iman berharap Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Terlebih Jokowi sebagai kepala negara.
“Menyambut situasi ini mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral, sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta,” kata Sohibul dalam jumpa pers seusai pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan pengusung Anies Baswedan di Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2024).
Sohibul juga menyambut baik munculkan paslon pilpres lebih dari dua. Namun dia mengingatkan harus ada sinergitas para penyelenggara pemilu dan aparat demi menciptakan situasi yang jujur dan adil.
“Termasuk kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan sangat kondusif,” lanjut dia.
“Sehingga nanti kepemimpinan ke depan lahir dari kompetisi yang fair dan itu sangat positif bagi bangsa ini. Itu jadi bahasan kami mudah-mudahan harapan koalisi perubahan untuk persatuan ini disambut baik semua elemen politik,” kata Sohibul.
Presiden sendiri sudah menepis tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024. Kepala negara asal Solo ini menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
“Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi mengatakan urusan capres merupakan urusan partai. Jokowi sudah menegaskan hal itu berulang kali.
“Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja,” tuturnya.
Jokowi juga menekankan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Sehingga, sambung Jokowi, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
“Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” kata Jokowi.
“Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau bicara politik boleh dong. Saya bicara berkaitan pelayanan publik bisa dong, nah itu memang tugas Presiden. Hanya memang kalau nanti ada ketetapan KPU saya gitu,” imbuhnya sembari menunjukkan gestur tanda diam.(SW)
