Ketiga, dalam persidangan Penuntut tidak menjalankan tugasnya sebagai Penuntut, yakni membacakan tuntutan. Ini pelanggaran Pasal 54 huruf (o).

Keempat, Sekertaris Sidang tidak membacakan tata tertib dan merekam keterangan dari fakta yang terungkap di persidangan. Hal itu jelas melanggar ketentuan yang diatur Pasal 28 huruf (i) dan (j).

“Selanjutnya, sesuai dengan pernyataan Pendapat Saran Hukum (PSH) dari Bidkum Polda Lampung yang ditandatangani AKBP Made Kartika, PTDH yang dijatuhkan kepada ibu saya Aiptu Rusmini tidak tepat karena perbuatan terduga pelanggar belum memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan,” pungkas Andy Marsuze sambil menambahkan bahwa dirinya memiliki bukti rekaman suara oknum anggota Propam yang isinya menyatakan perintah dan pesanan dari Polda Lampung bahwa ibu saya harus dikalahkan dalam sidang apapun.(red)