suarakarsa.com, Jakarta – Pada momentum 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang justru menghadapi tantangan berat. Alih-alih mewujudkan janji kampanye untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berhadapan dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kian meningkat.

Ketua Departemen Sosial Kemasyarakatan Pimpinan Pusat KMHDI, Wayan Ardi Adnyana, menyatakan bahwa situasi ini menunjukkan adanya jurang besar antara retorika politik dan kenyataan di lapangan. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga semester pertama 2025 terdapat 42.385 pekerja terkena PHK, sementara catatan serikat buruh memperkirakan jumlahnya bisa menembus 70 ribu orang hanya dalam empat bulan pertama tahun ini.

“Janji 19 juta lapangan kerja tidak boleh berhenti pada retorika politik. Fakta menunjukkan, PHK justru meningkat tajam. Ini bukan hanya kegagalan teknis, melainkan alarm serius yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Wayan.

Ia juga menyoroti fenomena deindustrialisasi yang semakin nyata, dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun dari 21 persen pada 2014 menjadi hanya 19 persen pada 2024. Kondisi ini, menurutnya, menggeser pertumbuhan lapangan kerja ke sektor informal yang rentan dan tanpa perlindungan.

“Kita menyaksikan deindustrialisasi yang semakin dalam. Akibatnya, banyak pekerja terdorong ke sektor informal yang tidak memberikan jaminan perlindungan. Jika tren ini dibiarkan, kualitas pekerjaan di Indonesia akan merosot, dan generasi muda kehilangan masa depan yang layak,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, KMHDI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Menurut Wayan, ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan: memperkuat basis data ketenagakerjaan yang terintegrasi, merevitalisasi sektor industri melalui insentif dan hilirisasi, serta meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan vokasi bagi pekerja terdampak.

“Pemerintah harus bergerak cepat. Tanpa tindakan yang konkret dan terukur, Indonesia akan menghadapi krisis ketenagakerjaan yang panjang, yang dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga berimbas pada stabilitas sosial-politik bangsa,” tegas Wayan Ardi Adnyana.

KMHDI menekankan bahwa peringatan 80 Tahun Kemerdekaan RI bukan hanya seremonial, melainkan momentum refleksi: apakah negara benar-benar hadir memenuhi janji kesejahteraan, atau justru membiarkan rakyat terjebak dalam lingkaran pengangguran dan ketidakpastian.