suarakarsa.com – Fenomena puppet candidate atau kandidat kepala daerah yang bergantung pada dukungan pusat semakin marak dan mulai memicu kekhawatiran serius. Ketergantungan ini tidak hanya mengancam integritas proses demokrasi lokal, tetapi juga menodai keberlangsungan otonomi daerah yang telah lama diperjuangkan. Pilkada, yang seharusnya menjadi ajang masyarakat memilih pemimpin yang memahami kebutuhan lokal, kini dipenuhi oleh kandidat yang menjual hubungan dekat dengan pemerintah pusat sebagai senjata utama.
Fenomena ini berkembang seiring dengan makin sentralnya politik nasional. Kandidat yang diklaim memiliki koneksi kuat dengan pusat sering kali tampil sebagai favorit, memanfaatkan dukungan pusat untuk mempromosikan proyek infrastruktur besar dan program bantuan sosial yang menjadi bahan kampanye utama. Sayangnya, fokus ini sering kali menutupi masalah mendasar di daerah, seperti kesehatan, pendidikan, atau ekonomi lokal yang terabaikan.
Ketergantungan pada Dukungan Pusat
Fakta menunjukkan bahwa dalam Pilkada serentak 2020, lebih dari 70 persen kandidat yang terpilih memiliki afiliasi kuat dengan partai-partai politik besar yang dekat dengan pusat kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya peran pusat dalam menentukan hasil Pilkada, dengan janji-janji bantuan pusat menjadi daya tarik yang memikat pemilih.
Padahal, ketergantungan yang berlebihan pada pusat bisa mengancam kemandirian ekonomi lokal. Proyek infrastruktur besar yang dijanjikan, seperti pembangunan jalan tol atau bandara, memang terlihat mengesankan, tetapi sering kali tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Di beberapa wilayah, proyek-proyek ini bahkan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi.
Sebagai contoh, di Sumatera Barat, masyarakat berharap agar sektor pertanian dan pariwisata lokal lebih diprioritaskan oleh pemimpin daerah. Namun, proyek besar dari pusat sering kali menjadi fokus utama, meninggalkan kebutuhan lokal yang lebih mendesak seperti akses air bersih dan perbaikan layanan kesehatan.
Risiko Patronase dan Korupsi
Ketergantungan pada pusat juga membuka pintu bagi patronase dan korupsi. Kandidat yang terlalu dekat dengan pusat cenderung terjebak dalam hubungan patron-klien, di mana mereka merasa “berhutang” kepada elite politik di Jakarta. Hutang politik ini kemudian dibayar dengan pengorbanan kepentingan daerah, membuat kepala daerah lebih sibuk melayani agenda pusat ketimbang memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat.
Laporan dari ICW pada 2023 mengungkapkan bahwa 70 persen kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terkait dengan pengelolaan anggaran pusat. Ini membuktikan bahwa ketergantungan pada pusat memperbesar risiko korupsi, dan kepala daerah yang menjadi “perpanjangan tangan” pusat lebih rentan menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan dukungan politik patron mereka.
Membangun Kemandirian Daerah
Untuk menghadapi fenomena puppet candidate yang semakin mengakar, kemandirian lokal harus segera dipulihkan. Masyarakat perlu lebih kritis dalam memilih pemimpin, tidak hanya terpikat oleh janji-janji dukungan pusat. Dukungan dari pusat tidak selalu berarti baik untuk daerah, dan pemilih harus memastikan kandidat memiliki visi yang otentik dan independen.
Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan pusat daerah, agar otonomi daerah tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi lokal. Kemandirian lokal adalah kunci untuk memajukan daerah, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan bahwa calon pemimpin mereka tidak hanya menjadi boneka yang dimainkan oleh kekuatan politik pusat.
Dengan demikian, fenomena puppet candidate harus diwaspadai agar demokrasi lokal tetap sehat dan otonomi daerah bisa terus berkembang sesuai dengan tujuan awalnya mensejahterakan masyarakat lokal, bukan menjadi ajang permainan politik elite pusat.