suarakarsa.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dari petani dalam negeri.

Dana tersebut digunakan untuk membeli beras atau gabah pada tingkat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Rp16,6 triliun dari APBN #UangKita dalam bentuk investasi ke BULOG untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP,” ungkap Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, Selasa (11/3/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa suntikan dana ke Bulog ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam pengadaan Cadangan Beras Pemerintah.

Sebagai pengelola CBP, Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa investasi ke Bulog harus dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan bebas korupsi.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

“Presiden Prabowo pada ratas awal tahun kemarin menginstruksikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang Idulfitri. Juga kesejahteraan petani harus ditingkatkan dengan menjaga harga beras atau gabah di tingkat petani maupun konsumen,” tambah Sri Mulyani.

Presiden Prabowo menargetkan Bulog dapat menyerap 3 juta ton gabah dari petani dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa serapan ini dilakukan selama panen raya di awal 2025.

Untuk mendukung langkah ini, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp39 triliun kepada Bulog. Jumlah tersebut termasuk tambahan anggaran Rp16,6 triliun yang telah disepakati Sri Mulyani.

Sebagai bagian dari kebijakan untuk menyejahterakan petani, Prabowo juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000 per kg.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya ketahanan pangan dan peran pemerintah dalam menjaga sektor pertanian. Ia bahkan mengancam akan mengambil alih penggilingan padi jika tidak ada komitmen dari pihak terkait untuk mendukung petani.

“Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja. Tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main,” tegas Prabowo dalam rapat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan ketahanan pangan global.