suarakarsa.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Kantor Pusat Bank Sultra. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada pengawasan kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai BUMD yang memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan anggota Komisi II DPR RI, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, Dewan Komisaris, serta pejabat pemerintah daerah terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi II DPR RI dan Wamendagri di Sulawesi Tenggara. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian nyata sekaligus kehormatan bagi daerah.

“Selamat datang di Bumi Anoa. Kehadiran Ketua Komisi II, anggota DPR RI, dan Ibu Wamen menjadi kebanggaan tersendiri. Semoga kunjungan ini membawa manfaat, khususnya dalam memperkuat peran strategis Bank Sultra dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Hugua.

Hugua memaparkan sejumlah tantangan yang tengah dihadapi Bank Sultra, salah satunya adalah belum terpenuhinya modal inti minimum sebesar Rp3 triliun, sebagaimana diamanatkan oleh OJK. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah daerah tengah membuka peluang kerja sama strategis, salah satunya dengan Bank Jatim.

Ia juga menyoroti portofolio pembiayaan Bank Sultra yang masih didominasi sektor konsumtif sekitar 90 persen sementara pembiayaan produktif hanya mencakup 10 persen.

“Padahal, 32,5 persen PDRB Sultra berasal dari sektor pertanian, namun pertumbuhannya masih rendah, hanya 0,7 persen per tahun. Ini jadi alarm bahwa pembiayaan produktif, terutama di sektor pertanian dan perdagangan, harus ditingkatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hugua menekankan pentingnya pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) yang lebih tepat sasaran agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Wamendagri Ribka Haluk mengingatkan pentingnya reformasi tata kelola BUMD, termasuk dalam proses penunjukan komisaris yang kerap tidak sesuai kompetensi.

“Kami mendorong agar ke depan ada regulasi yang lebih kuat dalam pengangkatan komisaris. Jangan sampai jabatan tersebut hanya dijadikan ‘tempat parkir’ bagi yang sudah pensiun, tapi harus benar-benar diisi oleh orang yang kompeten,” tegas Ribka.

Ia juga menyoroti potensi risiko dari pinjaman daerah melalui BPD, yang dapat menjadi beban fiskal jika tidak direncanakan dengan matang, terutama saat terjadi pergantian kepala daerah.

“Pinjaman daerah untuk infrastruktur harus dikelola hati-hati. Jangan sampai menjadi warisan masalah bagi pemimpin berikutnya,” tambahnya.

Selain itu, Ribka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana CSR, serta mengapresiasi langkah Komisi II DPR RI dalam mengawasi kinerja BUMD seperti Bank Sultra.

“Kami ingin memastikan perbankan daerah sehat, akuntabel, dan benar-benar menjadi pilar pembangunan ekonomi lokal,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi diskusi strategis antara Komisi II DPR RI, Wamendagri, pemerintah daerah, dan manajemen Bank Sultra. Berbagai isu penting dibahas, mulai dari permodalan, portofolio pembiayaan, hingga arah kebijakan penguatan peran BPD sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi daerah.