suarakarsa.com – Pemerintah Kabupaten Konawe resmi mengubah arah kebijakan pembangunan desa. Tak lagi sekadar penerima dana transfer, desa kini didorong menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah. Hal itu ditegaskan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 yang digelar di Unaaha, Kamis (25/9).

Didampingi Wakil Bupati H. Syamsul Ibrahim, serta tokoh nasional seperti Anggota DPD RI Leni Andriani dan Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo, Bupati menegaskan bahwa kemajuan Konawe bergantung pada kualitas tata kelola desa. “Kalau hanya andalkan dana transfer, pembangunan tidak akan bergerak cepat. Desa harus gali potensi lokal agar lebih mandiri,” tegas Yusran.

Tahun 2025, alokasi dana desa untuk Konawe mencapai Rp211 miliar. Namun, potensi penurunan di tahun depan menjadi tantangan tersendiri. Menyikapi hal itu, Pemkab menggulirkan tiga program strategis berbasis desa: penanaman jagung pakan ternak di 10 hektare per desa, pengembangan desa tematik lengkeng berorientasi ekspor, serta program Dapur Makan Bergizi Gratis yang menyerap Rp33 miliar per bulan ke ekonomi lokal.

Workshop ini juga menghadirkan BPKP untuk memberikan pendampingan langsung soal tata kelola dan akuntabilitas. Ketua APDESI Konawe, Jumar Lakarama, menegaskan kesiapan desa mendukung visi besar daerah. “Kami bukan sekadar penerima anggaran, tapi garda terdepan pembangunan,” ujarnya.

Dengan tema “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Konawe Bersahaja”, kegiatan ini menjadi momen penting menegaskan peran desa sebagai lokomotif pembangunan berkelanjutan di Konawe.

Para kepala desa yang hadir pun tampak antusias mengikuti rangkaian diskusi dan materi yang disampaikan. Tak hanya soal teknis pengelolaan keuangan, workshop ini juga membuka ruang dialog terbuka antar desa untuk saling bertukar ide dan strategi pemberdayaan masyarakat. Harapannya, lahir berbagai inovasi lokal yang dapat direplikasi di desa lain, menciptakan ekosistem pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Anggota DPD RI Leni Andriani memberi apresiasi atas langkah progresif Pemkab Konawe yang menjadikan desa sebagai pusat kebijakan pembangunan. Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola potensi sendiri. “Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Konawe sedang menunjukkan contoh konkret bahwa membangun dari desa bukan sekadar jargon, tapi visi nyata yang dijalankan dengan strategi,” tutupnya.