JAKARTA – PDI Perjuangan ( PDIP ) dan Partai NasDem memanas gegara urusan kursi menteri saat isu reshuffle kabinet muncul kembali.
PDIP dinilai tidak nyaman dengan keberadaan NasDem di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) buntut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Pandangan tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Menurut Adi, saling balas serangan antara PDIP dan NasDem saat ini adalah perang terbuka.
“Ini perang terbuka antara PDIP dan NasDem. Sebelumnya hanya samar dan saling sindir. Publik melihat ini efek NasDem usung Anies maju Pilpres 2024 bukan karena kinerja. Jadi, lebih pertumbangan politis,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (25/12/2022).
“PDIP sepertinya tak nyaman dengan NasDem yang terus berada di kabinet, sementara pada saat bersamaan usung Anies yang jelas-jelas berseberangan dengan Jokowi dan PDIP,” tambahnya.
Adi mengatakan PDIP berkepentingan mengamankan keberlanjutan program jokowi yang berkuasa 10 tahun. Itu artinya, kata dia, keberlanjutan program Jokowi harga mati bagi siapapun nantinya yang menang Pilpres 2024.
“Dan tak mungkin dilanjutkan oleh Anies yang secara diametral usung tagline perubahan. Publik memahami poros perubahan itu adalah poros yang 1.000 persen berolak belakang dengan Jokowi,” ucapnya.
Dia menyebut kini NasDem melakukan perlawanan atas serangan-serang PDIP itu. Sebab, kata dia, NasDem sebelumnya tak pernah protes terhadap semua kebijakan Jokowi.
“Tentu NasDem melawan karena sejauh ini NasDem tak pernah protes atau resisten terhadap semua kebijakan Jokowi hingga 2024,” imbuhnya.
PDIP dan NasDem panas soal kursi menteri-menteri saat isu reshuffle kabinet muncul kembali. PDIP meminta kinerja dua menteri NasDem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dievaluasi Presiden Jokowi.
Hal ini bermula saat PDIP merespons sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan setuju ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
“Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).(SW)