Anggota tim hukum HR lainnya, Sukri Tahir, SH., MH menambahkan bahwa, terlepas dari adanya aduan dari kliennya Harmin Ramba di Polda Sultra terhadap akun facebook Musdalifah, pada prinsipnya bapak Harmin Ramba tidak anti kritik.

“Bapak Harmin Ramba sangat paham arti demokrasi sesungguhnya, apalagi diera keterbukaan publik setiap kebijakan memerlukan suatu saran dan kritikan dari semua stakeholder dan beliau tidak anti kritik jika kritik itu adalah persoalan yang substantif,” ujar Sukri Tahir.

Terkait kapasitas beliau dalam memimpin Konawe apalagi terkait kebijakan pembangunan daerah yang sedang diamanahkan kepadanya itu tidak masalah.

Dapat dilihat beberapa kejadian selama menjabat sebagai Pejabat Bupati di Kabupaten Konawe, Harmin Ramba sangat berfikir demokratis. Terbukti kejadian seperti adanya aksi-aksi demonstrasi yang mengkritisi kebijakan bahkan kritikan melalui media sosial terkait pembangunannya di Konawe.