Laporan dari ICW pada 2023 mengungkapkan bahwa 70 persen kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terkait dengan pengelolaan anggaran pusat. Ini membuktikan bahwa ketergantungan pada pusat memperbesar risiko korupsi, dan kepala daerah yang menjadi “perpanjangan tangan” pusat lebih rentan menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan dukungan politik patron mereka.

Membangun Kemandirian Daerah

Untuk menghadapi fenomena puppet candidate yang semakin mengakar, kemandirian lokal harus segera dipulihkan. Masyarakat perlu lebih kritis dalam memilih pemimpin, tidak hanya terpikat oleh janji-janji dukungan pusat. Dukungan dari pusat tidak selalu berarti baik untuk daerah, dan pemilih harus memastikan kandidat memiliki visi yang otentik dan independen.

Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan pusat daerah, agar otonomi daerah tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi lokal. Kemandirian lokal adalah kunci untuk memajukan daerah, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan bahwa calon pemimpin mereka tidak hanya menjadi boneka yang dimainkan oleh kekuatan politik pusat.