suarakarsa.com – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (19/10), untuk menyampaikan tuntutan terkait dua sengketa lahan, yakni lahan Arjuna Bowling di Jakarta Barat dan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon.
Kedatangan Hercules tersebut bertujuan meminta kejelasan penyelesaian persoalan pertanahan yang menurutnya belum mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram GRIB Jaya pada Selasa (20/10), Hercules menyampaikan kritik terhadap Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
“Sehingga hari ini kehadiran kami di sini untuk menagih Menteri ATR, saudara Nusron Wahid, yang sekarang ini sedang dipanggil-panggil KPK, lari ke mana, tidak tahu,” kata Hercules.
Hercules mengatakan kedatangannya diterima oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan dua tuntutan terkait status dan legalitas lahan.
Tuntutan pertama berkaitan dengan lahan Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Hercules meminta agar dokumen hak atas tanah yang disebutnya sebagai hak tertentu atau HD Arjuna Bowling dibatalkan.
Sementara itu, tuntutan kedua menyangkut lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon. Hercules meminta agar status hak atas tanah tersebut dikembalikan menjadi sertifikat hak milik (SHM) yang menurutnya berkaitan dengan hak para ahli waris.
“Minta untuk ada HD Arjuna Bowling Jakarta Barat minta dibatalkan, terus yang kedua minta juga Summarecon yang HGB 12 HGB dari hak milik dari hak milik dirubah menjadi HGB, minta untuk dikembalikan ke haknya sebagai sertifikat hak milik seluas 65 hektar milik ahli waris PT Summarecon,” ujarnya.
Hercules mengeklaim pihaknya memiliki dokumen legalitas dan bukti yang menjadi dasar pengajuan tuntutan tersebut. Ia juga menilai sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama ini belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dokumen yang mereka ajukan.
“Hari ini kami datang Kementerian ATR karena kami punya legalitas dan bukti yang benar, tapi selama ini para petinggi di Kementerian ATR maupun petinggi-petinggi di sini semua diabaikan,” kata Hercules.
Selain mempersoalkan sengketa lahan, Hercules turut mengkritik pelayanan di lingkungan kementerian. Ia menilai masyarakat yang datang dengan membawa dokumen legalitas kerap tidak memperoleh pelayanan yang baik.
“Tapi kalau datang membawa uang haram, pakai tas-tas, di sini kasih karpet merah. Kalau masyarakat datang dengan membawa legalitas yang sebenarnya dia punya, tidak pernah dilayani dengan baik,” ujarnya.
Hercules mengatakan dirinya turun langsung ke kementerian karena menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
“Kenapa hari ini aku yang datang langsung di sini, ya? Karena masyarakat Indonesia sudah bosan, tidak asing lagi lihat muka saya, Hercules. Karena saya datang ini karena ini sudah benar-benar terang, benar-benar terang, makanya kami datang,” imbuhnya.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai hasil tindak lanjut atas tuntutan GRIB Jaya serta tanggapan resmi Kementerian ATR/BPN terkait kedua sengketa lahan tersebut belum tercantum dalam keterangan yang menjadi sumber berita ini.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan