“Kita ketahui bersama bahwa kasus perempuan tidak terlalu ke masalah gender, masih banyak kasus lainnya yang lebih prioritas salah satu kasus kekerasan. bagaimana mau maju bangsa ini jika perempuan masih di diskriminasi dengan tindakan kekerasan yang membuat hilangnya kesetaraan gender, kemandirian dan melakukan tanggung jawabnya sebagai perempuan, karena itu negara-negara ASEAN perlu didorong untuk membentuk institusi HAM Spesifik dan mencari solusi terkait isu perempuan.” Tambah Fitri

Demikian PB HMI MPO kata Fitri menawarkan beberapa solusi yang harus diperhatikan dalam agenda KTT 2023 kali ini diantaranya ialah perlunya penguatan kualitas regulasi tentang keperempuanan, meningkatkan kapasitas lembaga layanan di daerah secara khusus untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta memastikan alokasi anggaran di daerah terluar, terdalam, tertinggal dan daerah-daerah kepulauan.