Ghufron menyebut KPK belum menemukan tiga alasan di atas. Oleh karena itu, KPK tidak segera melakukan penahanan terhadap Abdul Latif Imron meskipun sudah berstatus sebagai tersangka.

“Masih iya (belum menemukan alasan penahanan), jadi biasanya kami juga menunggu proses akan disidangkan atau tidak. Jadi temen-temen, kami itu penyelidik, penyidik itu sebenernya tersangka banyak, tapi kenapa tidak langsung ditahan, karena memang proses untuk disidangkan masih menunggu proses temen-temen JPU yang menyidangkan yang lain,” ucapnya.

“Jadi penahanan itu bukan kewajiban tapi hanya instrumen untuk mengamankan tiga hal itu tidak terjadi. Jadi seperti yang lain terangka itu banyak, bukan hanya Bupati Bangkalan,” tambahnya.

Untuk diketahui, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa Abdul Latif Imron ditetapkan tersangka oleh KPK berkaitan kasus dugaan suap lelang jabatan di Kabupaten Bangkalan pada akhir Oktober lalu. Selain ditetapkan tersangka, dia juga dicekal ke luar negeri selama 6 bulan.