suarakarsa.com – Indonesia berpeluang menciptakan hingga 9 juta lapangan kerja hijau (green jobs) dalam 10 tahun ke depan seiring dengan transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Bahkan, dalam skenario paling konservatif, potensi lapangan kerja baru yang tercipta diperkirakan mencapai 5,3 juta dalam satu dekade.

Potensi tersebut tidak hanya berasal dari pengembangan energi terbarukan, tetapi juga mencakup berbagai sektor pendukung, mulai dari pemeliharaan, produksi, hingga jasa lingkungan.

Salah satu peluang besar berada pada pengembangan energi surya. Indonesia menargetkan pengembangan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 Gigawatt (GW). Perkembangan sektor tersebut diperkirakan akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru dalam rantai industri energi hijau.

Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menerjemahkan peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau Indonesia ke dalam berbagai program konkret.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperinci job title serta kompetensi spesifik yang dibutuhkan industri. Dengan demikian, program pelatihan vokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan Kemnaker telah menyiapkan sejumlah modalitas untuk membangun ekosistem green jobs di Indonesia. Modalitas tersebut mencakup penyediaan balai latihan kerja, standardisasi kompetensi, penyusunan kurikulum pelatihan, penyediaan instruktur ahli, hingga sertifikasi dan rekognisi kompetensi agar keterampilan pekerja diakui industri.

“Kami di Kemnaker menyiapkan modalitas mulai dari tempat pelatihan, dalam konteks itu adalah skill siap kerja terkait dengan green jobs ini sendiri. Kami siapkan dari awal karena semangatnya transisi energi itu semangatnya adalah no one left behind,” ujar Yassierli dalam Indonesia’s Green Jobs Conference (IGJC), Rabu (2/9/2026).

Di tengah besarnya peluang penciptaan lapangan kerja hijau, Indonesia menghadapi persoalan lain berupa kesenjangan keterampilan atau skill gap.

Kelompok usia muda masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) kelompok usia 15-24 tahun mencapai 17,37 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT seluruh kelompok umur.

Pada saat yang sama, perusahaan justru mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan.

Sebanyak 54 persen perusahaan di Indonesia mengidentifikasi skill gap sebagai salah satu persoalan utama bisnis. Selain itu, 48 persen perusahaan menyatakan kesulitan memperoleh talenta yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Yassierli mengingatkan kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan serius dalam pengembangan green jobs. Jika kebutuhan kompetensi tidak segera dipenuhi, lapangan kerja hijau yang tercipta justru berpotensi lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar negeri.

“Sekali lagi, let’s look bagaimana green jobs ini menjadi opportunity kita untuk penciptaan lapangan kerja baru. Kita harus bekerja bersama agar jangan sampai mismatch ini membesar ketika semakin banyak disrupsi-disrupsi yang terjadi di tempat kerja,” tuturnya.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker akan mengubah pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi dari supply-driven menjadi demand-driven.

Artinya, program pelatihan tidak lagi semata-mata disusun berdasarkan program yang tersedia, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata dunia industri.

“Kami ingin memastikan bahwa apa yang kami latih adalah apa yang dibutuhkan pasar. Kami akan menetapkan beberapa balai (latihan kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi khusus pekerjaan hijau,” kata Yassierli.

Untuk mendukung agenda tersebut, Kemnaker telah mengalokasikan anggaran Rp6 triliun untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Anggaran tersebut mencakup target pelatihan vokasi bagi 340.000 orang dan program magang bagi 150.000 orang.

Kemnaker juga berencana membangun 15 pusat pelatihan vokasi baru pada tahun depan melalui kolaborasi dengan Bank Dunia.

Pembangunan pusat pelatihan juga akan mempertimbangkan sebaran potensi energi terbarukan di Indonesia.

Sebagian besar potensi energi terbarukan Indonesia berada di luar Pulau Jawa. Karena itu, Kemnaker berencana membangun fasilitas pelatihan di daerah-daerah yang menjadi target pengembangan energi terbarukan.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesempatan masyarakat lokal untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sekaligus memastikan mereka menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi hijau.

Dengan pendekatan tersebut, transisi menuju ekonomi rendah karbon diharapkan tidak hanya menghasilkan energi yang lebih bersih, tetapi juga membuka jutaan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.