suarakarsa.com – Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. PAN memilih menyerahkan sepenuhnya kewenangan penentuan sosok pendamping Presiden kepada Prabowo.

Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan partainya akan menerima dan menyetujui siapa pun figur yang nantinya dipilih Presiden untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih dan mengusulkan nama calon wakil presiden kepada MPR,” ujar Viva.

Menurutnya, keputusan memilih calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, PAN tidak ingin mengajukan nama tertentu dan menyerahkan proses tersebut kepada Prabowo.

Viva menjelaskan, figur yang nantinya dipilih diharapkan memiliki kemampuan bekerja sama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Selain memiliki kesamaan visi, calon wakil presiden tersebut diharapkan mempunyai chemistry dan energi yang sejalan dengan Prabowo, loyal terhadap negara, berkomitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memiliki etos kerja tinggi.

“Yang diajukan oleh presiden tentu adalah figur yang dapat bekerja sama dengan presiden, satu chemistry dan energi, yang dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dan tata kelola negara, loyal dan komitmen kepada NKRI, serta pekerja keras,” jelas Viva.

Sementara itu, proses pengisian jabatan wakil presiden kini memasuki tahapan di MPR. Presiden Prabowo dijadwalkan mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka paling lambat 18 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR telah memutuskan untuk mengirimkan surat resmi kepada Presiden pada Jumat (13/11/2026).

Surat tersebut merupakan hasil keputusan rapat gabungan MPR yang meminta Presiden segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden untuk selanjutnya menjalani proses verifikasi.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menegaskan pengiriman surat tersebut merupakan kewajiban pimpinan MPR. Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa saja figur yang akan diusulkan Prabowo.

“Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini kami akan menandatangani surat kepada presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden wajib mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.

Selanjutnya, kedua nama tersebut akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR sebelum dibawa ke tahap pemilihan.

Adapun sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12/2026).

Terkait latar belakang calon yang dapat diajukan, Muzani menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik asal-usul atau latar belakang dua figur yang diusulkan Presiden.

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” katanya.

Dengan demikian, penentuan dua kandidat berada di tangan Presiden Prabowo, sedangkan MPR akan menjalankan tahapan verifikasi dan pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sikap PAN yang tidak mengusulkan nama menunjukkan bahwa partai tersebut menyerahkan proses penentuan calon wakil presiden sepenuhnya kepada Prabowo. Kini, publik menunggu dua nama yang akan diajukan Presiden untuk mengisi posisi wakil presiden melalui mekanisme di MPR.