Ironisnya lanjut Ali pengambil kebijakan justru menambah daftar kegaduhan dengan skema sertifikat tanah yang secara langsung membuka lebar ruang tarung hak atas tanah dan meningkatkan kasus sengketa lahan.

“Kenapa pemerintah tidak tegas dan berdiri disamping masyarakat adat atas nama negara untuk menghentikan aksi pihak swasta yang nakal? Itu masalahnya dan para cawapres sama sekali tidak menyinggung masalah ini. Kan aneh.” Lanjutnya

Dalam konteks ini Ali menyadari bahwa ketika ketiga cawapres mengatakan para pengambil kebijakan gagal sebab membiarkan masyarakat adat berjuang sendiri terhadap hak atas tanah dan lingkungan, keberlangsungan dan kesejahteraan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam maka sama halnya mereka berbicara untuk mereka sendiri.

“Sebagai milenial kami menyadari kejanggalan dalam nurani, lalu kami melihat semacam ada drama yang memungkinkan kompromi terhadap pihak swasta atau pemerintah yang nakal masih terjadi di masa depan terutama berkaitan dengan penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya agraria. kita tahu bahwa harusnya kepentingan masyarakat adat adalah kepentingan negara dan negara tidak boleh menjadi penjajah seperti Belanda sebab itu bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.” Papar Ali