suarakarsa.com – Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026. Angka tersebut setara 87 persen dari plafon KUR yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun sepanjang tahun ini, dengan jumlah penerima mencapai empat juta debitur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan, pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan produktif bagi masyarakat melalui berbagai skema kredit, termasuk KUR, kredit alat dan mesin pertanian (alsintan), kredit industri padat karya, serta kredit program perumahan.

“Kami terus kembangkan KUR yang juga disalurkan melalui TPAKD di daerah, di mana kredit Alsintan juga terus didorong, kredit industri padat karya, kredit program perumahan. Ini jumlahnya semuanya tahun ini dibujetkan Rp300 triliun, dan realisasinya hingga 20 Oktober Rp257,84 triliun dengan 4 juta debitur,” ujar Airlangga.

Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Tengah mencatat penyaluran KUR terbesar, yakni Rp45,46 triliun atau 17,63 persen dari total penyaluran nasional. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan Rp41,84 triliun atau 16,23 persen, serta Jawa Barat sebesar Rp27,76 triliun atau 10,76 persen.

Sementara itu, penyaluran KUR di Sumatera Utara mencapai Rp14,8 triliun atau 5,7 persen. Adapun Sulawesi Selatan mencatat penyaluran sebesar Rp14,65 triliun atau 5,68 persen dari total penyaluran nasional.

Airlangga menegaskan, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pendanaan produktif. Langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi serta meningkatkan kapasitas usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Penyaluran pembiayaan tersebut melibatkan 343 lembaga jasa keuangan dengan sasaran penerima meliputi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta wirausaha lainnya.

Besarnya realisasi pembiayaan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses layanan keuangan bagi sektor produktif. Melalui dukungan kredit dan pembiayaan, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha memperoleh modal untuk mempertahankan operasional, meningkatkan produksi, dan memperluas kegiatan usahanya.

Ke depan, penyaluran KUR dan berbagai skema pembiayaan produktif diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian daerah melalui akses permodalan yang lebih luas.