suarakarsa.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul istilah “Partai Coklat” atau “Parcok,” yang pertama kali dilontarkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Ia menyebut istilah itu dalam konteks kewaspadaan terhadap dugaan pengerahan aparat dalam Pilkada Serentak 2024.
“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
Istilah ini menyudutkan Polri karena diduga melakukan pengerahan aparat dalam pemilu. Namun, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, tudingan itu adalah hoaks. “Kami kategorikan ini sebagai kabar bohong,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Meski demikian, usulan agar Polri kembali di bawah TNI atau Kemendagri mencuat, didorong oleh Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus. “Kami sedang mendalami kemungkinan agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri,” kata Deddy.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo enggan berkomentar soal tudingan “Parcok” maupun usulan tersebut. “Tanya yang nanya,” ujarnya di Magelang, Jumat (29/11/2024). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga memilih bungkam.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta Polri melakukan introspeksi. “Isu ini koreksi bagi Polri agar tetap profesional dan tidak terlibat politik,” ucap Jazilul. Meski tak ada bukti konkret, ia menyebut isu serupa sering muncul di berbagai kesempatan.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso juga mendesak Polri untuk mengevaluasi diri. Namun, ia menolak usulan Polri kembali di bawah TNI atau Kemendagri, menyebut langkah itu sebagai kemunduran.
“Polri harus kembali kepada jati diri sebagai pelayan masyarakat, tanpa pendekatan kekerasan,” tegas Sugeng.
Meski mendapat apresiasi atas lancarnya Pilkada 2024, Polri diminta untuk menjaga profesionalitas agar kepercayaan publik tidak terus merosot. Evaluasi internal menjadi langkah penting agar institusi ini tetap netral dan fokus pada tugas utamanya menjaga keamanan.
2 Komentar