suarakarsa.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) menjadi bagian negara.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo sebagai upaya memperbesar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam agar lebih banyak dinikmati oleh bangsa Indonesia.

“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo dalam acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Prabowo menegaskan, pemerintah ingin memperkuat kendali negara atas kekayaan alam, khususnya sektor pertambangan. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan nasional.

Ia bahkan membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan Indonesia.

Investor diperbolehkan memperoleh kembali modal yang telah ditanamkan. Namun, setelah modal tersebut kembali, keuntungan dari kegiatan pertambangan harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.

“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, skema tersebut mulai diterapkan dan pemerintah optimistis manfaat kebijakan itu dapat dirasakan negara dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan memperbesar manfaat ekonomi sektor pertambangan bagi negara sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Begitu pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan,” ujar Prabowo.

Ia menekankan, penguasaan negara atas sumber daya alam bukan semata-mata berkaitan dengan kepemilikan atau pengelolaan aset, melainkan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” imbuhnya.

Selain menyoroti pembagian keuntungan pertambangan, Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekspor komoditas Indonesia.

Ia menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang telah ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan negara memiliki data akurat mengenai jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri.

Dengan sistem pengawasan terpusat, pemerintah diharapkan dapat mencegah manipulasi laporan volume ekspor yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Prabowo mencontohkan, apabila sebuah perusahaan mengekspor 100 ton komoditas, jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah juga harus sesuai dengan volume sebenarnya.

Ia tidak ingin terjadi praktik pelaporan yang lebih rendah dibandingkan jumlah barang yang benar-benar dikirim ke luar negeri.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan sumber daya alam, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.