Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, turut menyoroti pemborosan anggaran pemerintah daerah yang sering kali digunakan untuk program tanpa indikator jelas. Ateh mencatat bahwa sekitar 53 persen dari anggaran daerah di Indonesia, atau setara lebih dari Rp141 triliun, teridentifikasi tidak efektif dan efisien.

Dengan demikian, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.