Sehingga dalam ketebalan berat dan kepadatan aspal akan mengalami perubahan karena dalam penggunaan lori atau gerobak tak sama ketika menggunakan alat berat berupa mesin yang digunakan untuk menyebar material aspal panas.

Hal itu, FMLP menilai tidak sesuai dengan undang-undang Jasa Kontruksi nomor 2 Tahun 2017 serta diduga melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999.

Aldi Lamoito, selaku Jedral Lapangan dalam aksinya mengatakan “yang kami lakukan merupakan bentuk Pengawalan kami terhadap pihak PPK dan kontraktor CV. Tiga Putra agar kedua Manajemen tersebut menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya terhadap infrastuktur jalan kampung kami untuk bagaimana di lakukan perawatan kembali,” bebernya.

“Aksi kami tidak akan terhenti sampai di sini, kami akan melakukan Unjuk rasa jilid II di dinas PU Sultra dan akan melakukan presur laporan ke Kejati Sultra dengan masa yang lebih banyak lagi Apabila Tuntutan kami tidak di indahkan dalam waktu dekat ini,” tambahnya.