suarakarsa.com – Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset akan diawasi langsung oleh badan pengawas yang dibentuk oleh Presiden. Badan tersebut bertugas memastikan proses perampasan dan pengelolaan aset berjalan secara transparan serta akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 61 UU Perampasan Aset yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
“Pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden,” bunyi Pasal 61 ayat (1) UU Perampasan Aset.
Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa badan pengawas tersebut terdiri atas lima orang anggota. Mereka menjabat selama lima tahun untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali perpanjangan masa jabatan.
Badan pengawas memiliki sejumlah tugas, antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dalam proses perampasan aset serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perampasan maupun pengelolaan aset.
Selain itu, badan tersebut berwenang menyusun kode etik perampasan aset, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, serta menyelenggarakan sidang etik.
Badan pengawas juga bertugas memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan perampasan serta pengelolaan aset.
10 Syarat Menjadi Anggota Badan Pengawas
Sementara itu, Pasal 63 UU Perampasan Aset mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota badan pengawas.
Terdapat 10 persyaratan yang ditetapkan, yakni:

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan