Semuanya itu merupakan penerapan standar dalam mendukung program pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Maka, perlu disiapkan sdm yang tangguh dan kinerja manajemen yang agile untuk kebijakan implementasi atau up scalling oleh Ditjen terkait, selain regulasi lain dalam bentuk Kepmentan, tutupnya. (HVY/NF)