suarakarsa.com, SOPPENG — Langkah konkret percepatan dan penyamaan persepsi program ketahanan pangan terus dimaksimalkan di Sulawesi Selatan. Kementerian Pertanian bersama jajaran pemerintah daerah dan penyuluh menggelar Rapat Koordinasi Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kabupaten Soppeng yang berlangsung di Desa Belo, Kecamatan Ganra, Sabtu (3/10/2026).

​Pertemuan ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Pertanian Muhammad Arsyad, Direktur Polbangtan Gowa Ismaya Nita Rianti Parawangsa, Ketua LPPM Universitas Hasanuddin, serta penyuluh pertanian Kabupaten Soppeng.

​Rapat koordinasi ini berlandaskan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menempatkan optimasi lahan dan penguatan Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai kunci utama menjaga kedaulatan pangan nasional.

​”Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program swasembada pangan melalui peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan, serta modernisasi sarana prasarana pertanian. Kita harus memastikan seluruh potensi lahan tergarap maksimal demi mengamankan pasokan pangan nasional,” tegas Mentan Amran dalam berbagai kesempatannya.

Rapat Koordinasi Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kabupaten Soppeng yang berlangsung di Desa Belo. (Dok Humas Polbangtan Gowa)

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengembantan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menggarisbawahi pentingnya peran pengawalan para penyuluh dan SDM pertanian di lapangan.

​”Keberhasilan percepatan tanam dan pemenuhan target Oplah sangat ditentukan oleh pengawalan ketat para penyuluh di lapangan. Penyuluh adalah garda terdepan dalam mendampingi petani dan memastikan program strategis Kementan dapat tereksekusi dengan baik,” ujar Idha.

​Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian menekankan keterlibatan kelembagaan pendidikan vokasi dan generasi muda pertanian dalam mengawal program pemerintah.

​”Peran institusi pendidikan pertanian seperti Polbangtan tidak hanya melahirkan SDM unggul, tetapi juga bertanggung jawab secara langsung mengawal program Akselerasi Tanam, Pompanisasi, dan Oplah di wilayah pendampingan masing-masing. Sinergi antara akademisi, pendamping, dan petani menjadi motor penggerak pencapaian swasembada,” jelas Kapusdiktan.

​Dalam paparan Katimker Administrasi Penyuluh Kabupaten Soppeng, diungkapkan bahwa saat ini Soppeng memiliki 79 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang mengawal wilayah kerja di 70 desa dan 8 kecamatan. Dengan total potensi lahan sawah mencapai 23.836 hektar, berbagai program strategis Kementerian Pertanian tengah berjalan aktif di daerah tersebut.

​Di antaranya adalah program Optimalisasi Lahan (Oplah) seluas 8.315 hektar, hilirisasi perkebunan yang mencakup bibit kakao (2.200 ha), kelapa (300 ha), pala (200 ha), dan jambu mete (100 ha), serta bantuan sektor hortikultura untuk komoditas bawang merah dan cabai masing-masing seluas 5 hektar. Capaian positif juga terlihat dari Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Soppeng yang mengalami kenaikan sekitar 4.000 hektar.

​Direktur Polbangtan Gowa, Ismaya Nita Rianti Parawangsa, menegaskan komitmen lembaganya sebagai penanggung jawab pencapaian swasembada pangan di Kabupaten Soppeng. Ia mengajak seluruh elemen untuk merapatkan barisan.

​”Polbangtan Gowa menjadi penanggung jawab swasembada pangan Kabupaten Soppeng. Pertemuan hari ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan menyeragamkan target pembentukan BP, LTT, maupun Oplah. Kita semua adalah ujung tombak swasembada pangan, mari bersama-sama bahu-membahu mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Ismaya.

​Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Muhammad Arsyad, mengapresiasi capaian Luas Tambah Tanam (LTT) Provinsi Sulawesi Selatan yang secara umum sudah masuk dalam indikator “hijau”. Kendati demikian, ia mengingatkan agar Kabupaten Soppeng terus memacu diri memenuhi target yang telah dialokasikan.

​Arsyad memaparkan bahwa target program PM-AAS di Soppeng ditetapkan seluas 3.650 hektar dengan kebutuhan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) sekitar 4.080 hektar, di samping pemenuhan CPCL untuk komoditas kakao dan kopi yang masih perlu dicukupkan.

​”Kami memohon bantuan kepada bapak dan ibu penyuluh di lapangan untuk melengkapi data melalui koordinasi intensif dengan kelompok tani, sekaligus mengawal agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Validasi data e-RDKK juga harus dilakukan dengan cermat,” tegas Arsyad.

​Ia juga berpesan agar para penyuluh memperkuat kolaborasi lintas sektor di wilayah kerja masing-masing demi menyukseskan seluruh program strategis nasional.

​”Mari tingkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Walaupun kita merupakan bagian dari Kementerian Pertanian, kita tetap beroperasi di wilayah kerja masing-masing. Bersama-sama mari kita sukseskan program PM-AAS dan memenuhi seluruh target CPCL yang ada,” pungkasnya.