Oleh karena itu, Hasto mendorong adanya komisi independen perihal temuan-temuan terkait pemilu. Menurutnya komite independen diharapkan bisa menjadi wasit antar partai politik dan paslon yang berkontestasi. Terlebih, guna menjaga fairness dan kualitas demokrasi Indonesia.

“Ini harus ada yang menghitung berapa, apakah partai-partai itu melaporkan berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang,” ungkapnya.

“Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen,” lanjut Hasto.

Lebih lanjut, Hasto juga berbicara perihal intervensi yang terjadi di masa pemilu. Dia menyinggung soal mahkamah konstitusi (MK) dan KPU yang diduganya telah diintervensi.

“Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi. Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society termasuk dari paslon lain yaitu pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu,” jelas Hasto.