suarakarsa.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian untuk mengambil sikap tegas terhadap praktik premanisme yang berlindung di balik organisasi kemasyarakatan (ormas).

Sahroni menilai bahwa tindakan ini sangat meresahkan, terutama menjelang waktu Lebaran, ketika biasanya oknum-oknum preman melakukan pemerasan dengan meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha.

“Apalagi ini mau lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras pengusaha. Meminta THR, bikin proposal, pungli, dan sebagainya. Padahal itu bukan urusan pemilik usaha, mereka sudah bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” ujar Sahroni dalam keterangannya pada Senin (17/3).

Politikus dari Partai NasDem itu menegaskan bahwa praktik semacam ini merusak iklim investasi di Indonesia. Ia mencontohkan salah satu bentuk praktik premanisme yang sering terjadi, yakni oknum ormas yang meminta uang parkir dari pemilik kios atau restoran untuk lahan parkir milik mereka.

“Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan dan uang parkirnya? Ini kan meresahkan. Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, dan tentunya diperingatkan agar tidak mengulang kembali kelakuannya,” kata Sahroni.

Menurut Sahroni, penertiban terhadap praktik premanisme ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Oleh karena itu, Sahroni meminta agar polisi bertindak tegas dan tidak ragu untuk menindak para oknum yang merugikan masyarakat.

Sahroni juga mengingatkan agar negara tidak kalah oleh premanisme. Ia menyoroti praktik sweeping ormas terhadap warung yang tetap buka selama bulan Ramadan.

Padahal, keberadaan warung makan dan restoran yang buka selama Ramadan sangat dibutuhkan oleh masyarakat non-muslim maupun ibu hamil.

“Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang ingin mendorong investasi berkembang di tanah air. Artinya, polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tidak main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” tegasnya.

Sahroni berharap agar aparat kepolisian bisa lebih sigap dan tidak ragu dalam menindaklanjuti laporan serta memastikan bahwa praktik premanisme yang meresahkan masyarakat dapat dihentikan.