Kerusakan Jalan Mataiowi-Abuki, Proyek Rp18 Miliar Belum Setahun Sudah Bermasalah

Kerusakan Jalan Mataiowi-Abuki, Proyek Rp18 Miliar Belum Setahun Sudah Bermasalah
Ilustrasi Kerusakan Jalan.

Kerusakan Jalan pada Proyek peningkatan infrastruktur jalan poros Mataiowi-Abuki yang menelan biaya sekitar Rp18,22 miliar tampaknya belum memenuhi ekspektasi masyarakat lokal.

Jalan sepanjang 4,5 kilometer yang menghubungkan Desa Arubia dan Desa Epeea di Kecamatan Abuki, dikerjakan oleh PT Elfatih Astra Putra, kini mengalami kerusakan meskipun belum genap setahun sejak penyelesaiannya.

Bacaan Lainnya

Menurut warga setempat, kondisi jalan yang seharusnya mempermudah akses dan mobilitas antar kecamatan di wilayah barat Kabupaten Konawe ini, saat ini justru menimbulkan kekhawatiran.

Baca Juga  Nampak Kumuh, Pj Bupati Konawe Sidak Kantor Penghubung Pemkab Konawe di Jakarta

Beberapa bagian jalan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius seperti retakan dan lubang yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.

Pemerintah setempat telah menanggapi keluhan masyarakat dengan mengirimkan tim inspeksi untuk mengevaluasi kondisi jalan dan investigasi awal menunjukkan bahwa spesifikasi teknis yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan proyek kemungkinan tidak diikuti dengan seksama.

Hal ini menjadi sorotan karena proyek tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan akses dan mobilitas.

Pihak kontraktor PT Elfatih Astra Putra belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan ini. Sementara itu, wakil dari dinas terkait mengatakan bahwa akan ada tindakan tegas terhadap segala bentuk ketidak sesuaian dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk kemungkinan sanksi terhadap kontraktor jika ditemukan pelanggaran kontrak.

Baca Juga  Konawe Tingkatkan Kualitas Arsip: Luncurkan Aplikasi SRIKANDI untuk Pengelolaan Arsip Dinamis

Selain itu, isu ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan audit proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana pemerintah. transparansi dalam penggunaan dana dan pengawasan yang lebih ketat atas proyek-proyek serupa di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar