suarakarsa.com – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mendesak sekolah dan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mencari solusi atas kasus siswa SD di Medan yang dihukum duduk di lantai akibat menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Hetifah menegaskan bahwa hak pendidikan anak tidak boleh dikorbankan karena alasan finansial.

“Pihak sekolah harus membuka komunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi pembayaran yang tidak merugikan hak siswa.

Pemerintah daerah perlu memperkuat program bantuan biaya pendidikan atau subsidi untuk siswa dari keluarga tidak mampu,” ujar Hetifah, Minggu (12/1/2025).

Hetifah juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap praktik di sekolah. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan diskriminatif yang mencederai hak pendidikan anak, meskipun sekolah swasta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan.

“Prinsip pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak tanpa diskriminasi. Sekolah swasta tetap memiliki batasan agar tidak mencederai hak siswa,” tegasnya.

Tindakan menghukum siswa dengan duduk di lantai, menurut Hetifah, tidak hanya melanggar etika pendidikan tetapi juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kepercayaan diri anak.

“Pendidikan adalah tanggung jawab sosial untuk membangun generasi bangsa, bukan sekadar layanan jasa,” tambahnya.

Kasus ini menimpa MA, siswa kelas IV di sebuah SD swasta yang dikelola Yayasan Abdi Sukma, Medan. MA dihukum belajar di lantai selama dua hari, 6-7 Januari 2025, karena belum melunasi tunggakan SPP selama tiga bulan.

“Ia disuruh duduk di lantai dari pukul 08.00 hingga 13.00,” ungkap ibu MA, Kamelia (38), di kediamannya, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat (10/1/2025). Kamelia menambahkan, perlakuan tersebut membuat anaknya merasa malu untuk datang ke sekolah.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak atas pendidikan.

Hetifah berharap kasus serupa tidak terulang dan meminta Pemda segera mengambil langkah konkret untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu.