suarakarsa.com – Bupati Konawe, Yusran Akbar, S.T., menghadiri kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, penguatan integritas, serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sahid Azizah Syariah, Kendari, pada Rabu (08/10).

Acara tersebut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra.

Penandatanganan ini menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya di Kabupaten Konawe.

“Komitmen ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan pengingat moral dan bentuk tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara, untuk memberikan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Bupati Yusran Akbar.

Pemerintah Kabupaten Konawe menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui:

  • Penguatan sistem pengawasan internal

  • Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah

  • Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan integritas aparatur, peningkatan etika kerja, dan pelayanan publik yang profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemkab Konawe juga menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme di kalangan ASN. Budaya kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi prioritas dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

“Kami ingin memastikan seluruh ASN di Konawe bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi etika pelayanan, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai integritas,” tegas Bupati Yusran.

Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Konawe meneguhkan tekadnya untuk menjadi daerah yang bebas dari praktik korupsi, kompetitif, serta berdaya saing tinggi, dengan meletakkan fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.