suarakarsa.com – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana membentuk sebuah organisasi internasional baru bernama Dewan Perdamaian, yang akan berfokus pada pengawasan tata kelola serta rekonstruksi Gaza pasca-serangan Israel. Dalam draf piagam yang beredar, negara-negara yang berminat menjadi anggota tetap diwajibkan menyetor dana minimal US$1 miliar atau setara sekitar Rp17 triliun.

Berdasarkan draf tersebut, Donald Trump akan menjabat sebagai ketua perdana Dewan Perdamaian dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan negara-negara yang diundang menjadi anggota. Setiap keputusan dewan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun tetap harus mendapatkan persetujuan ketua.

“Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini dan dapat diperpanjang oleh ketua. Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku bagi negara yang menyumbang lebih dari US$1 miliar dalam bentuk dana tunai pada tahun pertama,” demikian kutipan isi draf piagam tersebut.

Dewan Perdamaian dijadwalkan menggelar rapat pemungutan suara setidaknya satu kali dalam setahun, atau lebih sering jika disetujui oleh ketua. Selain itu, pertemuan non-pemungutan suara dengan dewan eksekutif akan dilaksanakan secara berkala, minimal setiap tiga bulan.

Dalam piagamnya, Dewan Perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah dan dapat diandalkan, serta menciptakan perdamaian jangka panjang di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.

Organisasi tersebut akan resmi dibentuk setelah minimal tiga negara menyetujui piagam pendiriannya. Trump juga akan memiliki kewenangan untuk mengesahkan stempel resmi Dewan Perdamaian.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Bloomberg bahwa negara dapat bergabung tanpa biaya, namun kontribusi sebesar US$1 miliar akan memberikan status keanggotaan tetap. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan langsung untuk membiayai program rekonstruksi Gaza.

Meski demikian, rencana ini menuai kritik. Sejumlah pengamat menilai Dewan Perdamaian ala Trump berpotensi menjadi tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga yang selama ini kerap dikritik Trump.

Sebelumnya, Trump telah lebih dulu membentuk Dewan Perdamaian Gaza pada Sabtu (17/1). Ia mengundang sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Argentina Javier Milei dan mantan pejabat Kanada Mark Carney, untuk bergabung dalam inisiatif tersebut. Dewan Perdamaian Gaza ini direncanakan menjadi bagian dari Dewan Perdamaian yang lebih luas.

Namun, rencana Trump juga menuai keberatan dari sekutu dekatnya sendiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menyampaikan kritik keras karena pembentukan dewan tersebut dinilai belum dikoordinasikan secara resmi dengan pemerintah Israel.