suarakarsa.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kebijakan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama enam hari dalam seminggu bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Sementara itu, untuk wilayah non-prioritas, distribusi MBG dilakukan mengikuti hari belajar sekolah, yakni lima hari per pekan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa penambahan distribusi pada hari Sabtu merupakan langkah strategis guna memastikan anak-anak di daerah berisiko tinggi memperoleh asupan gizi secara berkelanjutan.

“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3/2026).

BGN menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan data. Penetapan wilayah prioritas mengacu pada Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, dengan fokus utama pada daerah-daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi, terutama di kawasan Indonesia timur.

Dalam pelaksanaannya, BGN akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan di daerah untuk memastikan program tepat sasaran. Pendataan dilakukan secara rinci, mencakup jumlah sekolah, jumlah peserta didik, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah.

Sejumlah kawasan seperti Indonesia timur, Sumatera, dan Papua menjadi prioritas utama karena masih mencatat angka stunting relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” tegas Dadan.

Melalui kebijakan ini, BGN berharap program MBG mampu menjangkau seluruh anak sekolah yang membutuhkan, khususnya di wilayah 3T dan daerah rawan stunting. Program ini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus mempercepat penurunan angka stunting nasional.