“Ini kan yang dilantik istri pertama, Ny. Nining Hartini Basiran, jadi harusnya digunakan istri pertama fasilitas daerah yang melekat lainnya seperti randis plat DT 555 C sebagai operasional TP-PKK Buton,” ungkap Erwin putra Wakatobi kelahiran Pasarwajo itu.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan sistem pemerintahan daerah dinilai sudah gaduh mulai dari internal Pj.Bupati Buton. Kata dia, bukan mencampuri urusan pribadi namun berkaitan kedudukan ketua TP-PKK menggunakan anggaran daerah.

“Jadi saya kira, yang membuat gaduh dari dalam namanya dan bukan lagi gaduh tetapi bisa ambruk daerah kalau masalah mulai dari istri dan ini bukan menyinggung soal pribadinya tetapi posisi ketua TP-PKK melekat dengan penggunaan anggaran daerah,” jelasnya.

Olehnya itu, Erwin mengharapkan pemerintah provinsi melalui Ketua TP-PKK Sultra dapat memberikan klarifikasi atas dualisme kepengurusan TP-PKK Buton.