BUTON – Polemik jabatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton, Sulawesi tenggara disorot publik.
Pasalnya, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton rupahnya dipimpin Ny Nining Hartini sebagai istri pertama Pj Bupati Buton Basiran. Ia dilantik oleh Ketua TP-PKK Sultra Nur Endang Abbas tahun 2022.
“Tapi kemudian Pj Bupati melantik istri keduanya Ny. Deisy Natalia Rompas Basiran sebagai Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Buton termasuk menguasai fasiltas daerah seperti Randis,” kata Sekertaris Lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN) Kabupaten Buton, Erwin melalui pesan WhatsApp kepada media, Sabtu (3/6/2023).
Ia menuturkan system pemerintahan daerah selama dijalankan Pj Bupati Basiran akan mengarah kemana. Menurutnya, seperti penggunaan kenderaan dinas diduga telah dikuasai ketua TP-PKK Buton Ny.Deisy Natalia Rompas.
“Ini kan yang dilantik istri pertama, Ny. Nining Hartini Basiran, jadi harusnya digunakan istri pertama fasilitas daerah yang melekat lainnya seperti randis plat DT 555 C sebagai operasional TP-PKK Buton,” ungkap Erwin putra Wakatobi kelahiran Pasarwajo itu.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan sistem pemerintahan daerah dinilai sudah gaduh mulai dari internal Pj.Bupati Buton. Kata dia, bukan mencampuri urusan pribadi namun berkaitan kedudukan ketua TP-PKK menggunakan anggaran daerah.
“Jadi saya kira, yang membuat gaduh dari dalam namanya dan bukan lagi gaduh tetapi bisa ambruk daerah kalau masalah mulai dari istri dan ini bukan menyinggung soal pribadinya tetapi posisi ketua TP-PKK melekat dengan penggunaan anggaran daerah,” jelasnya.
Olehnya itu, Erwin mengharapkan pemerintah provinsi melalui Ketua TP-PKK Sultra dapat memberikan klarifikasi atas dualisme kepengurusan TP-PKK Buton.
“Antara Ny Nining ataukah Ny Deisy yang sah jadi Ketua TP-PKK Buton, karena tidak mungkin satu daerah ada dua ketua TP-PKK,” tutupnya.
