suarakarsa.com – Fenomena puppet candidate atau kandidat kepala daerah yang bergantung pada dukungan pusat semakin marak dan mulai memicu kekhawatiran serius. Ketergantungan ini tidak hanya mengancam integritas proses demokrasi lokal, tetapi juga menodai keberlangsungan otonomi daerah yang telah lama diperjuangkan. Pilkada, yang seharusnya menjadi ajang masyarakat memilih pemimpin yang memahami kebutuhan lokal, kini dipenuhi oleh kandidat yang menjual hubungan dekat dengan pemerintah pusat sebagai senjata utama.

Fenomena ini berkembang seiring dengan makin sentralnya politik nasional. Kandidat yang diklaim memiliki koneksi kuat dengan pusat sering kali tampil sebagai favorit, memanfaatkan dukungan pusat untuk mempromosikan proyek infrastruktur besar dan program bantuan sosial yang menjadi bahan kampanye utama. Sayangnya, fokus ini sering kali menutupi masalah mendasar di daerah, seperti kesehatan, pendidikan, atau ekonomi lokal yang terabaikan.

Ketergantungan pada Dukungan Pusat

Fakta menunjukkan bahwa dalam Pilkada serentak 2020, lebih dari 70 persen kandidat yang terpilih memiliki afiliasi kuat dengan partai-partai politik besar yang dekat dengan pusat kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya peran pusat dalam menentukan hasil Pilkada, dengan janji-janji bantuan pusat menjadi daya tarik yang memikat pemilih.