JAKARTA – Politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK menolak adanya isu musyawarah luar biasa (munaslub) menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartato.
Jusuf Kalla mengatakan saat ini untuk menjadi Ketua Umum Golkar harus memiliki modal sebanyak Rp 500-600 miliar. JK menyebut hal seperti ini hampir terjadi di semua partai politik, kecuali yang pendirinya masih ada.
Namun, JK tetap mengkritik Golkar yang dinilainya terlambat menentukan koalisi karena terlalu tergantung kepada penguasa.
“Sangat tidak setuju (isu munaslub). Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar,” kata JK usai menghadiri acara ‘Seminar Anak Muda untuk Politik’, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (31/7/2023).
JK menyebut tak perlu mengevaluasi kepemimpinan Partai Golkar. Namun, ia menyinggung sikap Golkar belakangan agak telat karena bergantung ke penguasa.
“Ya mau apalagi, evaluasi apalagi. Karena Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya,” ujar JK menjawab pertanyaan apakah pencapresan Airlangga perlu dievaluasi.
“Dan siap berani Golkar itu untuk berdiri sendiri untuk menentukan dengan ini saya. Ya, semua partailah tidak mandiri dalam penentuannya,” sambungnya.
Bukan hanya Golkar, JK berpendapat seluruh partai jelang Pemilu 2024 juga tak mandiri dalam menentukan sikap. Ia menilai jika hal ini terus berlanjut, bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai sendiri tidak mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini,” pungkasnya.
Diketahui, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.
“Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto,” kata Doli dalam keterangan tertulis, Senin (31/7).(SW)