“Jika tidak bisa menyelesakain permasalahan di pulau rempang dengan kebijakannya tanpa merugikan masyarkat setempat disana maka lebih baik bahlil mundur saja dari posisinya sebagai menteri.dan kami berharap utamakan rasa kemanusian dalam menangani persoalan rempang, Mungkin dengan bahlil mundur dari kursi menteri rempang bisa kembali kondusif seperti sediakala tanpa mentri Bahlil”. Ujar Muhamad Said Hawa Mubarok ketum HMI MPO Cabang Jaksel

Rempang Kondusif Tanpa Menteri Bahlil

Lebih lanjut kata Koordinator Aksi, Jufri Rumaratu Temuan baru – baru ini oleh Ombudsman yang membuktikan ketidakbecusan menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia dalam menjalankan arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo yaitu:

“Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.