JAKARTA – Maraknya kasus pertambangan ilegal di Indonesia terutama pada wilayah-wilayah potensi mineral banyak membuat lubang penderitaan yang kompleks bagi masyarakat.

Kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem, masalah keselamatan dan kesehatan serta kelangsungan hidup masyarakat sekitar tambang adalah fenomena yang tak kunjung tuntas di atasi hingga sekarang.

Ketua Komisi Agraria, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral PB HMI MPO, Alialudin Hamzah menyebutkan fenomena itu akibat ketidakmampuan pemerintah dan penegak hukum setempat dalam melakukan pencegahan dan penindakan baik berupa pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan.

“Harus diakui pengawasan disektor pertambangan mulai dari pengawasan sebelum dan sesudah IUP ekplorasi maupun IUP eksploitasi hingga pengawasan terhadap pentingnya IPPKH dan AMDAL masih lemah. Jelas bahwa masih ada kerja-kerja mafia dan pertambangan ilegal. Inilah yang saya maksudkan mafia dari dalam yang sesungguhnya jauh lebih berbahaya dari pada para penjajah.” Katanya kepada wartawan di Jakarta, 28/08

Lebih lanjut Ali mencontohkannya pada kasus pertambangan yang yang terjadi di blok mandiodo, Konawe Utara dimana terdapat pemilik IUP tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Bahkan tanpa mengantongi dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) justru percaya diri mengeruk lahan, membuat kolam seperti kuburan dan meninggalnya begitu saja tanpa tanggungjawab lingkungan dan kemanusiaan.

“Semua orang tau bahwa blok Mandiodo krisis lingkungan hidup akibat praktek-praktek perampokan Sumber daya Mineral yang hebat dan lucunya aparat penegak hukum dan pemerintah setempat diam tanpa ada upaya penyelamatan konstruktif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Padahal kerja-kerja pertambangan ilegal blok Mandiodo selain merusak alam kehidupan juga menyebabkan krisis kemanusiaan, merupakan bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup dan korupsi skala besar di blok Mandiodo yang berlangsung lama dan adanya pembiaran terhadap praktek-praktek mafia tanpa efek jera.” Ujarnya

Tak hanya di blok Mandiodo, PB HMI MPO jelas Ali juga menemukan kejanggalan yang serupa pada sejumlah aktifitas pertambangan di wilayah-wilayah potensi pertambangan mineral.

Menurutnya “terdapat banyak masalah yang sama dengan blok Mandiodo. Kami secara kelembagaan telah membuat rangkuman masalah selanjutnya kami akan menyurati pemerintah terkait urusan pertambangan untuk tujuan klarifikasi dan tanggungjawab termasuk BUMN.” paparnya