“Mendesak Bawaslu untuk secara tegas dan bertanggungjawab menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara, yang secara terbuka menguntungkan peserta pemilu tertentu, dan menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu,” sambung Khoirunnisa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.

“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).

Namun, dia mengatakan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya pejabat publik yang sekaligus pejabat politik, bisa berpolitik.

“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh menteri juga boleh,” jelasnya.