JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mengkritisi ucapan Jokowi itu.

“Pernyatan Presiden sangat dangkal, dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi Presiden sendiri, Menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pemilu 2024,” kata Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati, dalam siaran persnya, Rabu (24/1/2024).

Dia mengatakan Jokowi punya konflik kepentingan langsung dengan salah satu peserta Pilpres. Dia mengingatkan netralitas aparat negara merupakan salah satu kunci Pemilu yang adil.

“Apalagi Presiden Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024, sebab anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka adalah Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, netralitas aparatur negara, adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair, dan demokratis,” ucap Khoirunnisa Agustyati.