JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya partai yang tiba-tiba memiliki banyak baliho. Meski tidak menyebutnya secara gamblang, namun sepertinya Hasto menyindir PSI yang akhir-akhir ini baliho nya masif ada dimana-mana.
Komentar Hasto ini menanggapi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana yang mengungkap adanya transaksi janggal terkait pemilu yang jumlahnya triliunan rupiah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya partai yang tiba-tiba memiliki banyak baliho.
“Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara, balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” kata Hasto dalam jumpa pers di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Oleh karena itu, Hasto mendorong adanya komisi independen perihal temuan-temuan terkait pemilu. Menurutnya komite independen diharapkan bisa menjadi wasit antar partai politik dan paslon yang berkontestasi. Terlebih, guna menjaga fairness dan kualitas demokrasi Indonesia.
“Ini harus ada yang menghitung berapa, apakah partai-partai itu melaporkan berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang,” ungkapnya.
“Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen,” lanjut Hasto.
Lebih lanjut, Hasto juga berbicara perihal intervensi yang terjadi di masa pemilu. Dia menyinggung soal mahkamah konstitusi (MK) dan KPU yang diduganya telah diintervensi.
“Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi. Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society termasuk dari paslon lain yaitu pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu,” jelas Hasto.
“Sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal transaksi-transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan,” imbuhnya.
PPATK sebelumnya menemukan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut KPU dan Bawaslu sudah memegang data soal transaksi janggal itu.
“Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya,” tutur Ivan usai menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12).
Ivan mengungkap transaksi janggal itu bernilai triliunan rupiah. Ivan mengatakan transaksi janggal itu melibatkan ribuan nama hingga partai politik.
“Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita,” ungkapnya.
Ivan mengatakan laporan kepada PPATK terkait dengan Pemilu 2024 sangat masif. Kenaikan laporan disebut lebih dari 100 persen.
“Kita melihat memang transaksi terkait dengan Pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam,” ucapnya.(SW)