suarakarsa.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun pada tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres tersebut mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja APBN, termasuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, hingga infrastruktur.

Berdasarkan data yang dihimpun media, Senin (3/2/2025), terdapat beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang mengalami pemangkasan anggaran signifikan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi dua lembaga dengan efisiensi terbesar, masing-masing lebih dari 70 persen.

Berikut daftar 5 K/L dengan pemangkasan anggaran terbesar:

  1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
    Pemangkasan mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2 persen dari pagu anggaran Rp6,39 triliun di 2025.
  2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
    Mengalami pemangkasan sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34 persen dari total pagu Rp110,95 triliun tahun ini.
  3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Anggaran dipangkas sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4 persen dari pagu Rp5,27 triliun.
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
    Menghemat anggaran hingga Rp1,46 triliun atau 62,9 persen dari pagu Rp2,33 triliun.
  5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
    Melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1 persen dari pagu Rp626,39 miliar.

Penghematan untuk Efisiensi Belanja Negara

Penghematan ini dilakukan untuk memastikan belanja negara lebih efisien dan tepat sasaran, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

Pemerintah berupaya mengurangi pemborosan anggaran tanpa mengganggu program-program prioritas nasional.

Instruksi ini juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi penggunaan dana di berbagai sektor, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara bijak, dengan memprioritaskan pengeluaran yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.