SLEMAN – Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan politikus PSI Ade Armando ke Polda DIY. Ade Armando diduga melakukan ujaran kebencian kepada Jogja dan Sultan Hamengku Buwono X terkait ucapannya tentang dinasti politik.
Laporan itu tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STTLP/B/ 945/ XII/ 2023/ SPKT/ Polda DI Yogyakarta dan telah ditandatangani Ka Siaga I SPKT Polda DIY AKP Suyadi. Dalam bukti pelaporan itu, Ade Armando dilaporkan melanggar UU ITE Pasal 28 ayat 2.
“Hari ini kita melaporkan Ade Armando terkait dugaan ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita tidak ingin peristiwa itu berulang terus sehingga kita mesti memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya minta maaf, karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Prihadi Beny, saat ditemui di Polda DIY, Rabu (6/12/2023).
Menurut Beny, laporan ini merupakan buntut pernyataan Ade Armando tentang dinasti politik di Jogja. Padahal pengangkatan jabatan Gubernur DIY sudah diamanatkan dalam konstitusi.
“Ya terkait video postingan yang bersangkutan di Twitter ya yang menyatakan tentang Jogja yang mana disampaikan intinya masalah politik dinasti, masalah politik dinasti yang kemudian Ade Armando mengarahkan Jogja inilah yang politik dinasti,” katanya.
Ade Armando sebelumnya menyampaikan permohonan maaf berkaitan dengan pernyataannya tentang dinasti politik. Dia meminta maaf jika video tersebut menimbulkan kegaduhan.
“Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Ade Armando yang diunggah di akun X-nya, @adearmando61, Senin (4/12).
Awalnya Ade Armando menilai yang dilakukan BEM UI dan BEM UGM ironi. Dia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yakni Yogyakarta.
“Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan,” jelasnya.
Kemudian, Ade Armando menyinggung nama calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar berperan menjadikan politik dinasti di Yogyakarta lewat undang-undang ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
“Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012, dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo,” tegasnya.
Ade Armando lantas menjelaskan lebih lanjut pernyataannya lewat video dalam cuitannya tersebut. Dia menegaskan kritiknya itu ditujukan kepada mahasiswa.
“Kritik saya itu ditujukan pada anak-anak BEM yang sok bicara politik dinasti, tapi nggak paham apa sesungguhnya politik dinasti,” ucapnya.(SW)
