Teks

Kawal Aksi Di DPRD Kendari, Sebanyak 854 Personel Polisi Di Turunkan

KENDARI – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari melibatkan sebanyak 854 personel polisi untuk mengamankan massa aksi yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari, di provinsi Sulawesi Tenggara.

Kapolresta Kendari, Kombes Pol M. Eka Fathurrahman menyebutkan, pengamanan aksi unjuk rasa ini melibatkan dari personel Polresta Kendari dan personel Polda Sultra.

“Jumlah personel polisi yang akan kami turunkan terdiri dari 331 personel Polresta Kendari dan 523 personel dari Polda Sultra,” sebut Eka, Selasa, 06/09/2022.

Berada di wilayah hukumnya, Eka meminta seluruh personel kepolisian agar dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap humanis dan tidak mudah terprovokasi oleh massa demonstran.

Baca Juga  PDIP Sebut Serius Nominasikan Cak Imin Jadi Cawapres Ditengah Kegamangan

“Kita bertugas untuk mengamankan, jadi usahakan kita tetap humanis dan jangan mudah terprovokasi terhadap masa aksi nantinya,” ujar Eka.

Selain itu, Kapolresta Kendari juga berharap kepada massa aksi agar tetap tertib dan tidak melakukan anarkis dalam melakukan unjuk rasa.

“Saya juga menghimbau kepada masyarakat dan teman – teman mahasiswa untuk selalu mengedepankan aturan, tidak anarkis dan tidak melakukan kericuhan dalam melakukan aksi unjuk rasa,” harap Eka.

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Teknik Vokasi akan melakukan longmarch dari depan Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo (UHO) menuju lokasi demo di kantor DPRD Kendari, mereka akan berjalan sejauh 5 kilometer sampai ke titik aksi.

Baca Juga  "Rayakan Liburan Lebaran di Pantai Toronipa: Keindahan Tersembunyi Sulawesi Tenggara yang Memikat"

Setelah di lokasi, massa aksi langsung bergabung dengan kelompok massa lain yang sudah datang lebih dulu, yaitu massa dari ormas Persatuan Masyarakat Tolaki (PMT).

Saat melakukan aksi unjuk rasa, massa aksi juga melakukan aksi bakar ban didepan gedung DPRD kota Kendari.

Dalam tuntutannya selain menolak kenaikan BBM, massa aksi juga menyuarakan penolakan atas kenaikan tarif kapal, Kebijakan ini juga dianggap ditetapkan secara sepihak dinaikkan oleh pihak perusahaan.

Tak berlangsung lama, aksi dorong – dorongpun tak dapat dihindari antara massa aksi dan pihak personel polisi yang melakukan pengamanan di depan gedung kantor DPRD kota Kendari.