suarakarsa.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggarannya dipangkas menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026. Salah satu perubahan utama adalah pengurangan layanan makan gratis bagi anak sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

Kepala Dadan Hindayana mengatakan langkah efisiensi dilakukan menyusul kondisi global yang tidak menentu, terutama akibat krisis di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan,” ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, pengurangan layanan MBG menjadi lima hari berlaku bagi sebagian besar sekolah di Indonesia. Namun, pemerintah memberikan pengecualian untuk sekolah yang masih menerapkan sistem belajar enam hari.

Selain itu, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi juga tetap akan menerima layanan MBG selama enam hari.

“Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi,” jelasnya.

BGN juga membatasi distribusi MBG selama masa libur sekolah. Menurut Dadan, bantuan makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” katanya.

Meski dilakukan efisiensi anggaran, pemerintah memastikan kualitas bahan baku makanan tetap dipertahankan. Nilai anggaran untuk bahan baku MBG tetap sebesar Rp10 ribu per porsi.

“Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah,” ujar Dadan.

Ia juga mengungkapkan total pagu APBN untuk BGN pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran MBG dipangkas dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan.

Menurutnya, pengurangan anggaran dilakukan agar penggunaan dana menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah saat ini juga tengah memperbaiki manajemen pelaksanaan program MBG.

“Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang,” ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima di berbagai daerah Indonesia. Pelaksanaan program didukung oleh 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di sejumlah wilayah.