Teks
Optimis Menangkan Pilwali, Asmawa Tosepu dan Yudhianto Mahardika Kompak Ambil Formulir Calon Wali Kota Kendari di Partai Demokrat - Kerusakan Jalan Mataiowi-Abuki, Proyek Rp18 Miliar Belum Setahun Sudah Bermasalah - Yusril Optimis Gugatan Kubu 01 dan 03 Bakal Ditolak MK - Harga HP Samsung Galaxy A15 Terbaru di April 2024, Yuk Cek Spesifikasi Lengkapnya - Info Lengkap: Harga Tiket Masuk dan Cara Pembelian Tiket Taman Mini Indonesia Indah

Asyik, Beli Motor Listrik Dapat Subsidi Rp 6,5 Juta

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah berencana menyubsidi pembelian kendaraan listrik tahun depan. Hal tersebut dilakukan demi mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki mobil dan motor listrik.

Menurut Luhut, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Skema subsidi serupa juga sedang disiapkan untuk pembelian mobil listrik.

“Kalau mau tukar motor ke listrik tahun depan, ya. Nanti dapat subsidi,” ujar Luhut dalam forum perbankan seperti dikutip dari Reuters pada Rabu (30/11).

Indonesia sendiri memiliki target setidaknya 1,2 juta kepemilikan motor listrik pada 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah memiliki target sebanyak 35 ribu unit.

Baca Juga  Aset Sitaan Tak Laku Dijual, Pemerintah Rugi di Kasus BLBI

Kelompok industri mengatakan permintaan kendaraan listrik tumbuh tetapi volume penjualan masih sangat kecil dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Pasalnya, harga kendaraan listrik lebih tinggi.

Di sisi lain, pemerintah ingin mengembangkan industri kendaraan listrik dan baterainya sendiri di dalam negeri.

Hal ini seiring dengan pelarangan ekspor bijih nikel untuk memastikan pasokan bagi investor dalam pemrosesan sejak 2020.

Untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, pemerintah juga sudah memberikan pemotongan pajak untuk penjualan mobil listrik dan mobil hybrid sejak 2019.

Sementara itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal anggaran yang bakal digunakan untuk realisasi kendaraan dinas listrik.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Made Arya Wijaya menjelaskan bagaimana persoalan anggaran untuk merealisasikan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 itu.

Baca Juga  Indonesia Kalah di Peradilan Internasional Terkait Larangan Ekspor Biji Nikel

“Anggaran (pengadaan kendaraan listrik) ada? Tidak pernah alokasikan khusus kita. Tapi dari alokasi kementerian atau lembaga memang didorong kalau ada pengadaan kendaraan agar mengadakan kendaraan listrik,” katanya di Hotel Swiss-Belhotel, Bogor, Sabtu (5/11) lalu.(SW)