Teks
Optimis Menangkan Pilwali, Asmawa Tosepu dan Yudhianto Mahardika Kompak Ambil Formulir Calon Wali Kota Kendari di Partai Demokrat - Kerusakan Jalan Mataiowi-Abuki, Proyek Rp18 Miliar Belum Setahun Sudah Bermasalah - Yusril Optimis Gugatan Kubu 01 dan 03 Bakal Ditolak MK - Harga HP Samsung Galaxy A15 Terbaru di April 2024, Yuk Cek Spesifikasi Lengkapnya - Info Lengkap: Harga Tiket Masuk dan Cara Pembelian Tiket Taman Mini Indonesia Indah

Cak Imin Mengaku Jatah Menhan Harusnya untuknya Bukan Prabowo

JAKARTA – Cawapres nomor urut 2 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku ditawarkan kursi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Partai Gerindra, partai asal Menhan RI Prabowo Subianto, merespons pernyataan Cak Imin.

Hal tersebut awalnya disampaikan Cak Imin dalam acara Indonesia Millenial & Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/11) lalu. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin merespons Waketum PAN Yandri Susanto yang mempertanyakan sikap Cak Imin menggaungkan narasi perubahan padahal masih berada di pemerintahan Jokowi.

Cak Imin lantas menyinggung PAN sempat menjadi partai di luar pemerintahan Jokowi. Bahkan, pada gelaran Pilpres dua kali berturut-turut mendukung Prabowo Subianto.

“Yandri ini adalah PAN, bilang saya nggak konsisten karena koalisi Jokowi tapi idenya perubahan. PAN ini dua kali pemilu dukung Prabowo. 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi,” kata Cak Imin, dikutip dalam acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit 2023, Minggu (26/11).

Baca Juga  Tanpa Restu Muhaimin, Gerindra Tak Akan Umumkan Cawapres

Berbeda dengan PAN, PKB justru sejak Pilpres 2014 dan 2019 konsisten mendukung Presiden Jokowi. Ketum PKB itu lantas menyinggung PAN yang akhirnya mendapat jatah satu kursi menteri usai bergabung sebagai partai pro pemerintah.

“Ya saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat menteri satu, lumayanlah, nggak ada ujan enggak ada angin,” ujarnya.

Saat itulah Cak Imin mengaku bahwa posisi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju sebenarnya ditawarkan kepadanya. Namun, posisi tersebut akhirnya diisi oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto setelah partainya memutuskan menjadi bagian pro-pemerintah.

“Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janjinya begitu,” ucapnya

“Jadi tiba-tiba Pak Prabowo masuk, jadi koalisi ini adalah koalisi yang tidak bisa disebut dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, koalisi ini adalah koalisi yang kembang-berkembang, flexible, sangat cair,” sambungnya.

Baca Juga  Cak Imin Kritik Pembangunan Jalan Tol yang masif, Bukan untuk Orang Kecil

Cak Imin juga memandang masih banyak pencapaian yang mesti dipertahankan ketika koalisi perubahan memenangkan Pilpres 2024. Seperti misalnya capaian pertumbuhan ekonomi yang baik.

“Jadi menurut saya tinggal memaknai perubahan, menurut saya, banyak hal yang bisa dipertahankan dari pemerintahan ini, misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kita bisa lihat pertumbuhannya bisa 5 persen, kalau amin menang bisa tujuh persen, itu namanya perubahan. Yang engak benar banyak juga yang harus dirubah,” tegasnya.

Gerindra pun buka suara terkait pernyataan Cak Imin. Gerindra memandang, penunjukan menteri merupakan hak preogatif Jokowi sebagai Presiden.

“Mengenai masalah yang ditunjuk menhan bukan, atau tadi yang disebut, saya tidak mau banyak komentar, karena itu kan adalah prerogatif daripada presiden,” kata Ketua Harian Gerindra Dasco dalam konferensi pers, Kamis (30/11/2023).

Dasco menjelaskan partainya masuk belakangan di pemerintahan Jokowi sehingga tak mengetahui perjanjian koalisi sebelumnya. Saat itu, partainya memutuskan bergabung usai ditawarkan Presiden Jokowi mengimplementasikan program kampanye di bidang pertahanan yang digadang Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 silam.

Baca Juga  Yenny Wahid: Yang Lain Boleh, Asal Jangan Cak Imin

“Bahwa ketika kemudian dalam penjajakan-penjajakan ataupun dalam perjanjian-perjanjian koalisi kita waktu itu enggak tahu karena kita tidak dalam koalisi yang sama, tapi kemudian karena kami diajak untuk bergabung di pemerintahan dan ditawarkan oleh Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan program kampanye Pak Prabowo di bidang pertahanan, ya itu kita terima pada waktu itu selebihnya kita enggak ngerti,” imbuhnya.(SW)