Contoh lembaga politik di Indonesia. Lembaga politik adalah suatu badan khusus yang untuk mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya supaya dapat tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
Pengertian lainnya dari lembaga politik ini merupakan seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada sebuah pelaksanaan kekuasaan serta wewenang.
Pengertian lembaga politik menurut W.Schorel ini adalah sebuah lembaga atau badan yang dibentuk secara khusus untuk mengatur serta menciptakan adanya tata tertib dalam memilih kepada negara atau daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat.
Sementara menurut Surbakti, dalam definisinya lembaga politik ini merupakan salah satu jenis lembaga sosial yang telah dibentuk untuk bisa mengatur wilayah tertentu dalam kepemimpinan.
Lembaga politik ini dapat berbentuk pemerintahan yang memiliki peran sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta untuk melayani dan melindungi masyarakat.
Lembaga politik ini diketahui mencakup pemenintahan, negara, kekuasaan serta kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang.
Inilah beberapa fungsi lembaga politik, yaitu:
- Pelembagaan norma yang melalui hukum yang diajukan oleh legislatif.
- Menerapkan suatu UU yang telah disetujui.
- Menyelesaikan konflik yang ada antara warga negara yang bersangkutan.
- Mengatur sebuah layanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya
- Melindungi seluruh warga atau warga serangan bangsa lain
- Menjaga kesiapan atau kewaspadaan menghadapi bahaya
Inilah beberapa ciri-ciri dari lembaga politik, yaitu:
- Terdapat sebuah komunitas manusia yang bersatu.
- Terdapat asosiasi politik atau pemerintahan yang aktif.
- Melaksanakan sebuah kewenangan dalam teritori tertentu.
- Melaksanakan fungsi untuk dapat memenuhi kepentingan umum yang dijalankan oleh asosiasi.
Berikut ini beberapa contoh lembaga politik yang berkembang di Indonesia, yaitu:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Presiden dan Wakil Presiden.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
- Pemerintahan Daerah.
- DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.
- Mahkamah Agung (MA).
- Mahkamah Konstitusi (MK).
- Komisi Yudisial.
- Partai Politik.
Jadi, lembaga politik ini merupakan sebuah lembaga sosial yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang serta berhubungan dengan kehidupan politik. Lembaga politik ini diketahui tidak hanya mengatur hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Tetapi, lembaga ini juga mencakup aturan tentang penerapan hukuman atau paksaan fisik demi mencapai kepentingan bersama angota-angota masyarakat.
